Peraturan Perundang-Undangan

No PUU Tentang
1 UU No. 1 Tahun 2019 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab Mengenai Ekstradisi (Treaty Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition)
2 UU No. 2 Tahun 2019 Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pertahanan Republic Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol Tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence)
3 UU No. 3 Tahun 2019 Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia Tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence)
4 UU No. 4 Tahun 2019 Kebidanan
5 UU No. 5 Tahun 2019 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation)
6 UU No. 6 Tahun 2019 Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates)
7 UU No. 7 Tahun 2019 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence)
8 UU No. 8 Tahun 2019 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
9 PP No. 1 Tahun 2019 Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
10 PP No. 2 Tahun 2019 Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku
11 PP No. 3 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur
12 PP No. 4 Tahun 2019 Badan Perlindungan Konsumen Nasional
13 PP No. 5 Tahun 2019 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
14 PP No. 6 Tahun 2019 Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia
15 PP No. 7 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
16 PP No. 8 Tahun 2019 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
17 PP No. 9 Tahun 2019 Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
18 PP No. 10 Tahun 2019 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I
19 PP No. 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
20 PP No. 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah
21 PP No. 13 Tahun 2019 Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
22 PP No. 14 Tahun 2019 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
23 PP No. 15 Tahun 2019 Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
24 PP No. 16 Tahun 2019 Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
25 PP No. 17 Tahun 2019 Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
26 PP No. 18 Tahun 2019 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudamya
27 PP No. 19 Tahun 2019 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
28 PP No. 20 Tahun 2019 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
29 PP No. 21 Tahun 2019 Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya
30 PP No. 22 Tahun 2019 Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
31 PP No. 23 Tahun 2019 Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia
32 PP No. 24 Tahun 2019 Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
33 PP No. 25 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran
34 PP No. 26 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim ad-hoc Pengendalian Hubungan Industrial dan Hakim ad-hoc pada Mahkamah Agung
35 PP No. 27 Tahun 2019 Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya
36 PP No. 28 Tahun 2019 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
37 PP No. 29 Tahun 2019 Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali
38 PP No. 30 Tahun 2019 Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
39 PP No. 32 Tahun 2019 Rencana Tata Ruang Laut
40 PP No. 33 Tahun 2019 Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang
41 PP No. 34 Tahun 2019 Perdagangan Perbatasan
42 PP No. 35 Tahun 2019 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
43 PP No. 36 Tahun 2019 Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
44 PP No. 37 Tahun 2019 Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural
45 PP No. 38 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural
46 PP No. 39 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan
47 PP No. 40 Tahun 2019 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 20i3 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
48 PP No. 41 Tahun 2019 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maybrat dari Distrik Ayamaru ke Kumurkek Distrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat
49 PP No. 42 Tahun 2019 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal
50 PP No. 43 Tahun 2019 Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional
51 PP No. 44 Tahun 2019 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
52 PP No. 45 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
53 PP No. 46 Tahun 2019 Pendidikan Tinggi Keagamaan
54 PP No. 50 Tahun 2019 Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
55 PERPRES No. 1 Tahun 2019 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
56 PERPRES No. 2 Tahun 2019 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
57 PERPRES No. 3 Tahun 2019 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Anggaran
58 PERPRES No. 4 Tahun 2019 Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
59 PERPRES No. 5 Tahun 2019 Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat
60 PERPRES No. 6 Tahun 2019 Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil
61 PERPRES No. 7 Tahun 2019 Penyakit Akibat Kerja
62 PERPRES No. 8 Tahun 2019 Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038
63 PERPRES No. 9 Tahun 2019 Pengembangan Taman Bumi (GEOPARK)
64 PERPRES No. 10 Tahun 2019 Honorarium Pegawai di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Borobudur
65 PERPRES No. 11 Tahun 2019 Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile)
66 PERPRES No. 12 Tahun 2019 Dana Abadi Pendidikan
67 PERPRES No. 13 Tahun 2019 Honorarium Bagi Ketua dan Anggota Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
68 PERPRES No. 14 Tahun 2019 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
69 PERPRES No. 15 Tahun 2019 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal
70 PERPRES No. 16 Tahun 2019 Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
71 PERPRES No. 17 Tahun 2019 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
72 PERPRES No. 18 Tahun 2019 Pengesahan International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995)
73 PERPRES No. 19 Tahun 2019 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Montenegro Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Montenegro on the Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service Passports)
74 PERPRES No. 20 Tahun 2019 Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional
75 PERPRES No. 21 Tahun 2019 Rencana Aksi Nasional Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri
76 PERPRES No. 22 Tahun 2019 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Kerja Sama Eksplorasi dan Pemanfaatan Ruang Angkasa Untuk Maksud Damai (Agreement Between The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Exploration and Peaceful Use of Outer Space)
77 PERPRES No. 23 Tahun 2019 Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat Untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak Atas Penghasilan yang Ditandatangani di Kota Los Cabos Pada 6 September 2002 (Protocol Amending the Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the United Mexican States for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income Signed at the City of Los Cabos on 6 September 2002)
78 PERPRES No. 24 Tahun 2019 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif
79 PERPRES No. 25 Tahun 2019 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
80 PERPRES No. 26 Tahun 2019 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Niger Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Niger Concerning Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports)
81 PERPRES No. 27 Tahun 2019 Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Produk Industri Pertahanan dengan Kontrak Jangka Panjang
82 PERPRES No. 28 Tahun 2019 Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan
83 PERPRES No. 29 Tahun 2019 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persemakmuran Bahama Untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Commonwealth of the Bahamas For The Exchange of Information Relating to Tax Matters)
84 PERPRES No. 30 Tahun 2019 Keanggotaan Dan Kontribusi Indonesia Pada Organisasi Internasional
85 PERPRES No. 31 Tahun 2019 Pendayagunaan Dokter Spesialis
86 PERPRES No. 32 Tahun 2019 Pelaksanaan Kampanye Pencitraan Indonesia
87 PERPRES No. 33 Tahun 2019 Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional Tahun 2018-2021
88 PERPRES No. 35 Tahun 2019 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
89 PERPRES No. 36 Tahun 2019 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Informasi Geospasial
90 PERPRES No. 37 Tahun 2019 Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia
91 PERPRES No. 38 Tahun 2019 Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran
92 PERPRES No. 39 Tahun 2019 Satu Data Indonesia
93 PERPRES No. 40 Tahun 2019 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
94 PERPRES No. 41 Tahun 2019 Pengesahan Memorandum of Understanding on Establishing the Asean-China Centre Between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China (Memorandum Saling Pengertian Mengenai Pendirian Asean-China Centre Antara Pemerintah Negara- Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok)
95 PERPRES No. 42 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
96 PERPRES No. 45 Tahun 2019 Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
97 PERPRES No. 47 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional
98 KEPPRES No. 4 Tahun 2019 Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari Unsur Pemerintah Pusat dan Nonpemerintah
99 KEPPRES No. 5 Tahun 2019 Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah
100 KEPPRES No. 6 Tahun 2019 Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions
101 KEPPRES No. 7 Tahun 2019 Pengalihan Penugasan Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Police Unit Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Sudan Selatan Menjadi Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Police Unit Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah
102 KEPPRES No. 8 Tahun 2019 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M dan Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M yang Bersumber dari Nilai Manfaat
103 KEPPRES No. 9 Tahun 2019 Hari Penyiaran Nasional
104 KEPPRES No. 10 Tahun 2019 Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagai Hari Libur Nasional
105 KEPPRES No. 11 Tahun 2019 Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2019
106 KEPPRES No. 12 Tahun 2019 Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2019
107 KEPPRES No. 13 Tahun 2019 Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019
108 KEPPRES No. 14 Tahun 2019 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
109 KEPPRES No. 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M dan Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M yang Bersumber Dari Nilai Manfaat
110 KEPPRES No. 16 Tahun 2019 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
111 INPRES No. 1 Tahun 2019 Percepatan Pambangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Dikawasan Perbatasan
112 INPRES No. 4 Tahun 2019 Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia
113 PERSESKAB No. 1 Tahun 2019 Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Sekretariat Kabinet
114 PERSESKAB No. 2 Tahun 2019 Rencana Kerja (Work Plan) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2019
115 PERSESKAB No. 3 Tahun 2019 Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet
116 PERSESKAB No. 4 Tahun 2019 Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2019
117 KEPSESKAB No. 40 Tahun 2019 Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden Melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet
118 KEPSESKAB No. 41 Tahun 2019 Tim Pengelola Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2019