Peraturan Perundang-Undangan

No PUU Tentang
1 UU No. 1 Tahun 2017 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimination Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore, 2014)
2 UU No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi
3 UU No. 3 Tahun 2017 Sistem Perbukuan
4 UU No. 4 Tahun 2017 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenati Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Republic Of The Philippines Concerning The Delimitation Of The Exclusive Economi Zone Boundary, 2014)
5 UU No. 5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan
6 PERPU No. 1 Tahun 2017 Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
7 PP No. 1 Tahun 2017 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
8 PP No. 2 Tahun 2017 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri
9 PP No. 3 Tahun 2017 Otoritas Veteriner
10 PP No. 4 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO5 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
11 PP No. 5 Tahun 2017 Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe
12 PP No. 6 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
13 PP No. 7 Tahun 2017 Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
14 PP No. 8 Tahun 2017 Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak
15 PP No. 9 Tahun 2017 Pedoman Register Perkara Anak Dan Anak Korban
16 PP No. 10 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II
17 PP No. 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil
18 PP No. 12 Tahun 2017 Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
19 PP No. 13 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
20 PP No. 14 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
21 PP No. 15 Tahun 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
22 PP No. 16 Tahun 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II
23 PP No. 17 Tahun 2017 Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
24 PP No. 19 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
25 PP No. 20 Tahun 2017 Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
26 PP No. 23 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan
27 PP No. 24 Tahun 2017 Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai NonPegawai Negeri Sipil Pada Lembaga NonStruktural
28 PP No. 25 Tahun 2017 Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara
29 PP No. 26 Tahun 2017 Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pimpinan dan Pegawai NonPegawai Negeri Sipil Pada Lembaga NonStruktural
30 PERPRES No. 1 Tahun 2017 PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE WORLD CONFERENCE ON INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS, DUBAI, 2012 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI SEDUNIA TENTANG TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, DUBAI, 2012)
31 PERPRES No. 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan
32 PERPRES No. 3 Tahun 2017 Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
33 PERPRES No. 4 Tahun 2017 Wajib Kerja Dokter Spesialis
34 PERPRES No. 5 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
35 PERPRES No. 6 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman
36 PERPRES No. 7 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan
37 PERPRES No. 9 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
38 PERPRES No. 10 Tahun 2017 Dewan Sumber Daya Air
39 PERPRES No. 11 Tahun 2017 Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Dan Provinsi Kalimantan Utara
40 PERPRES No. 12 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian
41 PERPRES No. 13 Tahun 2017 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
42 PERPRES No. 14 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
43 PERPRES No. 15 Tahun 2017 Tunjangna Jabatan Fungsional Arsiparis
44 PERPRES No. 16 Tahun 2017 Kebijakan Kelautan Indoneisa
45 PERPRES No. 17 Tahun 2017 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
46 PERPRES No. 18 Tahun 2017 Tata Cara Penerimaan Dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
47 PERPRES No. 19 Tahun 2017 Otoritas Nasional Senjata Kimia
48 PERPRES No. 20 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional
49 PERPRES No. 21 Tahun 2017 Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
50 PERPRES No. 22 Tahun 2017 Rencana Umum Energi Nasional
51 PERPRES No. 23 Tahun 2017 Pengesahan Credit Guarantee And Investment Facility Articles Of Agreement (Pasal Persetujuan Fasilitas Penjaminan Kredit Dan Investasi)
52 PERPRES No. 24 Tahun 2017 Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Belanda Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan Dan Protokolnya Yang Ditandatangani Di Jakarta Pada Tanggal 29 Januari 2002 (Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of The Netherlands For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income, And Its Protocol Signed At Jakarta On January 29, 2002
53 PERPRES No. 25 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian
54 PERPRES No. 26 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian
55 PERPRES No. 27 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
56 PERPRES No. 28 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek
57 PERPRES No. 29 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri
58 PERPRES No. 30 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten
59 PERPRES No. 31 Tahun 2017 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Ceko Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republic On Exemption Of Visa Requirements For Holders Of Diplomatic Or Service Passports)
60 PERPRES No. 32 Tahun 2017 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hasyimiah Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hashemite Kingdom Of Jordan On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
61 PERPRES No. 33 Tahun 2017 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Serbia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Serbia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official/Service Passports)
62 PERPRES No. 34 Tahun 2017 Universitas Islam Negeri Mataram
63 PERPRES No. 35 Tahun 2017 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
64 PERPRES No. 36 Tahun 2017 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
65 PERPRES No. 37 Tahun 2017 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
66 PERPRES No. 38 Tahun 2017 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
67 PERPRES No. 39 Tahun 2017 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
68 PERPRES No. 40 Tahun 2017 Petrubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan
69 PERPRES No. 41 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara
70 PERPRES No. 42 Tahun 2017 Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
71 PERPRES No. 43 Tahun 2017 Percepatan Pembangunan Dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Di Kalimantan Barat
72 PERPRES No. 44 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
73 PERPRES No. 45 Tahun 2017 Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040
74 PERPRES No. 46 Tahun 2017 Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
75 PERPRES No. 47 Tahun 2017 Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik
76 PERPRES No. 48 Tahun 2017 Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018
77 PERPRES No. 49 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi
78 PERPRES No. 50 Tahun 2017 Strategi Nasional Perlindungan Konsumen
79 PERPRES No. 51 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba
80 PERPRES No. 52 Tahun 2017 Pengesahan Protocol On The Legal Framework To Implement The Asean Single Window (Protokol Mengenai Kerangka Hukum Untuk Melaksanakan Asean Single Window)
81 PERPRES No. 53 Tahun 2017 Badan Siber Dan Sandi Negara
82 PERPRES No. 54 Tahun 2017 Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila
83 PERPRES No. 55 Tahun 2017 Penyelesaian Pembangunan Rumah Susun Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
84 PERPRES No. 58 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
85 KEPPRES No. 3 Tahun 2017 Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017 Sebagai Hari Libur Nasional
86 KEPPRES No. 4 Tahun 2017 Susunan Keanggotaan Otoritas Nasional Senjata Kimia
87 KEPPRES No. 5 Tahun 2017 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
88 KEPPRES No. 6 Tahun 2017 Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar
89 KEPPRES No. 8 Tahun 2017 Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438H/2017M
90 KEPPRES No. 10 Tahun 2017 Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua Sebagai Hari Libur di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
91 KEPPRES No. 12 Tahun 2017 Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi World Press Freedom Day Tahun 2017
92 KEPPRES No. 13 Tahun 2017 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
93 KEPPRES No. 16 Tahun 2017 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
94 KEPPRES No. 17 Tahun 2017 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
95 KEPPRES No. 18 Tahun 2017 Cuti Bersama Tahun 2017
96 INPRES No. 1 Tahun 2017 Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
97 INPRES No. 3 Tahun 2017 Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan
98 PERSESKAB No. 2 Tahun 2017 Rencana Kerja (Work Plan) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2017