Peraturan Perundang-Undangan

No PUU Tentang
1 UU No. 1 Tahun 2018 KEPALANGMERAHAN
2 UU No. 2 Tahun 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
3 UU No. 3 Tahun 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OFTHE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)
4 UU No. 4 Tahun 2018 PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KEENAM BIDANG JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)
5 UU No. 5 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG UNDANG
6 UU No. 6 Tahun 2018 KEKARANTINAAN KESEHATAN
7 UU No. 7 Tahun 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENSE)
8 UU No. 8 Tahun 2018 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017
9 UU No. 9 Tahun 2018 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
10 UU No. 12 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
11 PP No. 1 Tahun 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2OO9 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
12 PP No. 2 Tahun 2018 STANDAR PELAYANAN MINIMAL
13 PP No. 3 Tahun 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
14 PP No. 4 Tahun 2018 PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA
15 PP No. 5 Tahun 2018 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI
16 PP No. 6 Tahun 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA
17 PP No. 7 Tahun 2018 PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN
18 PP No. 8 Tahun 2018 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2O1O TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
19 PP No. 9 Tahun 2018 Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan Dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri
20 PP No. 10 Tahun 2018 BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
21 PP No. 11 Tahun 2018 TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGINDERAAN JAUH
22 PP No. 12 Tahun 2018 PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
23 PP No. 13 Tahun 2018 PENELITIAN, REKAYASA, DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISTKA
24 PP No. 14 Tahun 2018 KEPEMILIKAN ASING PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN
25 PP No. 15 Tahun 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
26 PP No. 16 Tahun 2018 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
27 PP No. 17 Tahun 2018 KECAMATAN
28 PP No. 18 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
29 PP No. 19 Tahun 2018 Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
30 PP No. 20 Tahun 2018 Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural
31 PP No. 21 Tahun 2018 TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN ASET YANG TERSISA DARI PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN
32 PP No. 22 Tahun 2018 PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL BERDASARKAN PROTOKOL TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL
33 PP No. 23 Tahun 2018 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
34 PP No. 24 Tahun 2018 PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
35 PP No. 25 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
36 PP No. 26 Tahun 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA
37 PP No. 27 Tahun 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
38 PP No. 28 Tahun 2018 KERJA SAMA DAERAH
39 PP No. 29 Tahun 2018 PEMBERDAYAAN INDUSTRI
40 PP No. 30 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERILAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
41 PP No. 31 Tahun 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA
42 PP No. 32 Tahun 2018 TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PRESIDEN, DAN WAKIL PRESIDEN, PERMINTAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, SERTA CUTI DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
43 PP No. 33 Tahun 2018 PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
44 PP No. 34 Tahun 2018 SISTEM STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN NASIONAL
45 PP No. 35 Tahun 2018 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA
46 PP No. 36 Tahun 2018 PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL
47 PP No. 37 Tahun 2018 PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
48 PP No. 38 Tahun 2018 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
49 PP No. 39 Tahun 2018 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN
50 PP No. 41 Tahun 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA
51 PP No. 42 Tahun 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
52 PP No. 43 Tahun 2018 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
53 PP No. 44 Tahun 2018 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perseroan (Persero) PT Istaka Karya
54 PP No. 45 Tahun 2018 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri
55 PP No. 46 Tahun 2018 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Untuk Dijadikan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
56 PP No. 47 Tahun 2018 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan MeteorologI, Klimatologi, dan Geofisika
57 PP No. 48 Tahun 2018 Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing
58 PP No. 49 Tahun 2018 Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
59 PERPRES No. 1 Tahun 2018 HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
60 PERPRES No. 2 Tahun 2018 KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2O15-2O19
61 PERPRES No. 3 Tahun 2018 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
62 PERPRES No. 4 Tahun 2018 BADAN STANDARDISASI NASIONAL
63 PERPRES No. 5 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
64 PERPRES No. 7 Tahun 2018 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
65 PERPRES No. 9 Tahun 2018 TATA CARA PEMILIHAN, SYARAT, LARANGAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN PEMBERHENTIAN KOMISIONER DAN/ATAU DEPUTI KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
66 PERPRES No. 10 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG
67 PERPRES No. 11 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
68 PERPRES No. 12 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
69 PERPRES No. 13 Tahun 2018 PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
70 PERPRES No. 14 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan
71 PERPRES No. 15 Tahun 2018 PERCEPATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM
72 PERPRES No. 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73 PERPRES No. 17 Tahun 2018 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu
74 PERPRES No. 18 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG DOKTER KEPRESIDENAN
75 PERPRES No. 19 Tahun 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PUSAT KOORDINASI ASEAN UNTUK BANTUAN KEMANUSIAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA MENGENAI KETUANRUMAHAN DAN PEMBERIAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND ASEAN CO-ORDINATING CENTRE FOR HUMANITARIAN ASSISTANCE ON DISASTER MANAGEMENT ON HOSTING AND GRANTING PRIVILEGES AND IMMUNITIES)
76 PERPRES No. 20 Tahun 2018 Penggunaan Tenaga Kerja Asing
77 PERPRES No. 21 Tahun 2018 Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019
78 PERPRES No. 22 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
79 PERPRES No. 23 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
80 PERPRES No. 24 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
81 PERPRES No. 25 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA
82 PERPRES No. 26 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
83 PERPRES No. 27 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
84 PERPRES No. 28 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
85 PERPRES No. 29 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
86 PERPRES No. 30 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
87 PERPRES No. 31 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA
88 PERPRES No. 32 Tahun 2018 Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores
89 PERPRES No. 33 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIATAHUN 2015-2019
90 PERPRES No. 34 Tahun 2018 PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA PALESTINA TENTANG FASILITASI PERDAGANGAN UNTUK PRODUK TERTENTU YANG BERASAL DARI WILAYAH PALESTINA(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF PALESTINE ON TRADE FACILITATION FOR CERTAIN PRODUCTS ORIGINATING FROM PALESTINIAN TERRITORIES)
91 PERPRES No. 35 Tahun 2018 Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
92 PERPRES No. 36 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
93 PERPRES No. 37 Tahun 2018 RENCANA INDUK PEI{YELENGGARAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2OI7-2O4I
94 PERPRES No. 38 Tahun 2018 RENCANA INDUK RISET NASIONAL TAHUN 2017-2045
95 PERPRES No. 39 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 17Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden Dan Staf Khusus Wakil Presiden
96 PERPRES No. 40 Tahun 2018 PEMBARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
97 PERPRES No. 41 Tahun 2018 Pengesahan Persetujuan Bilateral Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Iran (Bilateral Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Iran)
98 PERPRES No. 42 Tahun 2018 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI PIMPINAN, PEJABAT, DAN PEGAWAI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
99 PERPRES No. 43 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 191 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK
100 PERPRES No. 44 Tahun 2018 INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
101 PERPRES No. 45 Tahun 2018 Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung
102 PERPRES No. 46 Tahun 2018 Pengesahan Protocol Relating To An Amendement To The Convention On International Civil Aviation [Article 50 (a)] (Protokol Terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 50 (a)]))
103 PERPRES No. 47 Tahun 2018 Pengesahan Protocol Relating To An Amendent To The Convention On International Civil Aviation [Article 56] (Protokol Terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 56])
104 PERPRES No. 48 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
105 PERPRES No. 49 Tahun 2018 Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara
106 PERPRES No. 50 Tahun 2018 KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
107 PERPRES No. 51 Tahun 2018 PENGESAHAN FINAL ACTS OF UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT OF THE 26TH ISTANBUL CONGRESS, TURKEY 2016 (AKTA-AKTA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA SEBAGAI HASIL KONGRES KE-26 DI ISTANBUL, TURKI 2016)
108 PERPRES No. 52 Tahun 2018 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI
109 PERPRES No. 53 Tahun 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
110 PERPRES No. 54 Tahun 2018 STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI
111 PERPRES No. 55 Tahun 2018 RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI TAHUN 2018 - 2029
112 PERPRES No. 56 Tahun 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
113 PERPRES No. 59 Tahun 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
114 PERPRES No. 60 Tahun 2018 PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE WORLD RADIOCOMMUNICATION CONFERENCE, GENEVA 2015 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI RADIOKOMUNIKASI SEDUNIA, JENEWA 2015)
115 PERPRES No. 61 Tahun 2018 SUMPAH JABATAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA STAF ANGKATAN
116 PERPRES No. 62 Tahun 2018 Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional
117 PERPRES No. 63 Tahun 2018 PENETAPAN DAN PENDAFTARAN BARANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
118 PERPRES No. 64 Tahun 2018 RENOVASI DAN PENGEMBANGAN STADION MANAHAN SOLODI KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH, PEMBANGUNAN GEDUNG KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA DI JAKARTA, PEMBANGUNAN PRASARANA OLAHRAGA DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS CENDRAWASIH DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA, UNIVERSITAS MUSAMUS DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA, DAN UNIVERSITAS PAPUA DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT, SERTA REHABILITASI BANGUNAN PASAR ATAS BUKITTINGGI DI KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT, PASAR AKSARA DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PASAR PRAWIROTAMAN DI KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
119 PERPRES No. 65 Tahun 2018 TATA CARA PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH DAN STRATEGI KEBUDAYAAN
120 PERPRES No. 66 Tahun 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
121 PERPRES No. 67 Tahun 2018 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
122 PERPRES No. 68 Tahun 2018 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWNANG, ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
123 PERPRES No. 69 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
124 PERPRES No. 70 Tahun 2018 HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN
125 PERPRES No. 71 Tahun 2018 Tata Pakaian Pada Acara Kenegaraan Dan Acara Resmi
126 PERPRES No. 72 Tahun 2018 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019
127 PERPRES No. 74 Tahun 2018 Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat (Air Service Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Mexican State)
128 PERPRES No. 75 Tahun 2018 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Penghindaran Pajak Berganda yang Berkenaan dengan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia for the Avoidance of Double Taxation with the Respect to Taxes on Income)
129 PERPRES No. 76 Tahun 2018 Pengesahan Persetujuan Dasar Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Pengaturan-pengaturan Perbatasan (Basic Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea on Border Arrangements)
130 PERPRES No. 77 Tahun 2018 Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
131 PERPRES No. 78 Tahun 2018 Persyaratan dan Tata Cara Serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan Bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional
132 PERPRES No. 79 Tahun 2018 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
133 PERPRES No. 80 Tahun 2018 Jenis Dan Besaran Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah
134 PERPRES No. 81 Tahun 2018 Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara
135 PERPRES No. 82 Tahun 2018 Jaminan Kesehatan
136 PERPRES No. 83 Tahun 2018 Penanganan Sampah Laut
137 PERPRES No. 84 Tahun 2018 Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Tertentu yang Ditugaskan Pada Badan Pemeriksa Keuangan
138 PERPRES No. 85 Tahun 2018 Pengamanan dan Pengawalan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
139 PERPRES No. 86 Tahun 2018 Reforma Agraria
140 PERPRES No. 87 Tahun 2018 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara
141 PERPRES No. 88 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
142 PERPRES No. 89 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
143 PERPRES No. 90 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
144 PERPRES No. 91 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
145 PERPRES No. 92 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
146 PERPRES No. 93 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
147 PERPRES No. 94 Tahun 2018 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
148 PERPRES No. 95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
149 PERPRES No. 96 Tahun 2018 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
150 PERPRES No. 97 Tahun 2018 Pengesahan Agreement on Investment Under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast Asian Nations and The Republic of India (Persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India)
151 PERPRES No. 98 Tahun 2018 Jembatan Surabaya - Madura
152 PERPRES No. 99 Tahun 2018 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pusat Statistik
153 PERPRES No. 101 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
154 PERPRES No. 102 Tahun 2018 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
155 PERPRES No. 103 Tahun 2018 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
156 PERPRES No. 104 Tahun 2018 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan
157 PERPRES No. 105 Tahun 2018 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
158 PERPRES No. 106 Tahun 2018 Pengesahan Protocol 2 on Fifth Freedom Traffic Rights Between Contracting Parties (Protokol 2 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima Antar Pihak)
159 PERPRES No. 107 Tahun 2018 Pengesahan Protocol to Implement the Eight Package of Commitments on Air Transport Service Under the ASEAN Framework Agreement on Service (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Kedelapan Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)
160 PERPRES No. 115 Tahun 2018 Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Asian Forest Cooperation Organization (Persetujuan Tentang Pembentukan Organisasi Kerja Sama Kehutanan Asia)
161 PERPRES No. 116 Tahun 2018 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
162 PERPRES No. 117 Tahun 2018 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Intelijen Negara
163 PERPRES No. 118 Tahun 2018 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
164 PERPRES No. 119 Tahun 2018 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan
165 PERPRES No. 120 Tahun 2018 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian
166 PERPRES No. 121 Tahun 2018 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian
167 PERPRES No. 122 Tahun 2018 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan
168 PERPRES No. 123 Tahun 2018 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
169 PERPRES No. 124 Tahun 2018 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri
170 PERPRES No. 125 Tahun 2018 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
171 PERPRES No. 126 Tahun 2018 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata
172 PERPRES No. 127 Tahun 2018 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan
173 KEPPRES No. 2 Tahun 2018 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
174 KEPPRES No. 5 Tahun 2018 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
175 KEPPRES No. 6 Tahun 2018 PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA SEBAGAI ASSOCIATE MEMBER PADA ORGANISASI MELANESIAN SPEARHEAD GROUP
176 KEPPRES No. 7 Tahun 2018 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1439H/2018M
177 KEPPRES No. 8 Tahun 2018 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
178 KEPPRES No. 9 Tahun 2018 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2018
179 KEPPRES No. 10 Tahun 2018 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN
180 KEPPRES No. 11 Tahun 2018 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA OUR OCEAN CONFERENCE
181 KEPPRES No. 13 Tahun 2018 CUTI BERSAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018
182 KEPPRES No. 15 Tahun 2018 Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota tahun 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
183 KEPPRES No. 17 Tahun 2018 KELOMPOK KERJA NASIONAL PENGUATAN KAPASITAS PEMIMPIN INDONESIA DALAM RANGKA MAKING INDONESIA 4.0
184 KEPPRES No. 18 Tahun 2018 PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
185 KEPPRES No. 19 Tahun 2018 PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS COMMISSION ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF THE RIGHTS OF WOMEN AND CHILDREN
186 KEPPRES No. 20 Tahun 2018 Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data Dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
187 KEPPRES No. 22 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA ASIAN PARA GAMES TAHUN 2018
188 KEPPRES No. 23 Tahun 2018 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
189 KEPPRES No. 24 Tahun 2018 Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
190 KEPPRES No. 26 Tahun 2018 Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2019
191 INPRES No. 1 Tahun 2018 Percepatan Penyediaan Embung Kecil Dan Bangunan Penampung Air Lainnya Di Desa
192 INPRES No. 2 Tahun 2018 PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
193 INPRES No. 3 Tahun 2018 Percepatan Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana Dan Sarana Olahraga Serta Prasarana Dan Sarana Pendukung Dalam Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 Dan Asian Para Games III Tahun 2018
194 INPRES No. 4 Tahun 2018 PENINGKATAN PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAKATAS BELANJA PEMERINTAH DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
195 INPRES No. 6 Tahun 2018 Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019
196 INPRES No. 7 Tahun 2018 Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019
197 INPRES No. 8 Tahun 2018 Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit
198 INPRES No. 9 Tahun 2018 Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor
199 PERSESKAB No. 1 Tahun 2018 Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, Dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet
200 PERSESKAB No. 2 Tahun 2018 Rencana Kerja (Work Plan) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2018
201 PERSESKAB No. 3 Tahun 2018 Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2018
202 PERSESKAB No. 6 Tahun 2018 Manajemen Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Sekretariat Kabinet
203 KEPSESKAB No. 16 Tahun 2018 Penetapan Arsip Statis
204 KEPSESKAB No. 18 Tahun 2018 Penghapusan Barang Milik Negara Dari Daftar Barang Pengguna Di Lingkungan Sekretariat Kabinet
205 KEPSESKAB No. 25 Tahun 2018 Piagam Pengawasan Internal Di Lingkungan Sekretariat Kabinet
206 KEPSESKAB No. 38 Tahun 2018 Tim Pengelola E-Government Sekretariat Kabinet Tahun 2018
207 KEPSESKAB No. 40 Tahun 2018 Peta Proses Bisnis Dilingkungan Sekretariat Kabinet
208 KEPSESKAB No. 62 Tahun 2018 Mars Sekretariat Kabinet
209 KEPSESKAB No. 77 Tahun 2018 Penetapan Arsip Statis Di Lingkungan Sekretariat Kabinet
210 Kepdepmin No. 2 Tahun 2018 Satuan Biaya Pelayanan/Kegiatan Di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2018
211 Kepdepmin No. 24 Tahun 2018 Penetapan Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan penerjemah Tingkat Pertama Angkatan VII Tahun 2018
212 Kepdepmin No. 28 Tahun 2018 Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sekretariat Kabinet Tahun 2018
213 Kepdepmin No. 33 Tahun 2018 Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2018
214 Kepdepmin No. 41 Tahun 2018 Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Sekretariat Kabinet
215 SE-DEPMIN No. 1 Tahun 2018 Pemberian Plakat dan Seminar Kit Di Lingkungan Sekretariat Kabinet
216 SE-DEPMIN No. 2 Tahun 2018 Penerapan Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT) Di Lingkungan Sekretariat Kabinet
217 SE-DEPMIN No. 3 Tahun 2018 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Kabinet
218 SE-DEPMIN No. 4 Tahun 2018 Sistematika Laporan Kinerja Satuan Organisasi / Unit Kerja Sekretariat Kabinet