Peraturan Perundang-Undangan

No PUU Tentang
1 UU No. 1 Tahun 2018 KEPALANGMERAHAN
2 UU No. 2 Tahun 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
3 UU No. 3 Tahun 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OFTHE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)
4 UU No. 4 Tahun 2018 PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KEENAM BIDANG JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)
5 UU No. 5 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG UNDANG
6 PP No. 1 Tahun 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2OO9 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
7 PP No. 2 Tahun 2018 STANDAR PELAYANAN MINIMAL
8 PP No. 3 Tahun 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
9 PP No. 4 Tahun 2018 PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA
10 PP No. 5 Tahun 2018 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI
11 PP No. 6 Tahun 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA
12 PP No. 7 Tahun 2018 PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN
13 PP No. 8 Tahun 2018 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2O1O TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
14 PP No. 9 Tahun 2018 Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan Dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri
15 PP No. 10 Tahun 2018 BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
16 PP No. 11 Tahun 2018 TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGINDERAAN JAUH
17 PP No. 12 Tahun 2018 PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
18 PP No. 13 Tahun 2018 PENELITIAN, REKAYASA, DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISTKA
19 PP No. 14 Tahun 2018 KEPEMILIKAN ASING PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN
20 PP No. 15 Tahun 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
21 PP No. 16 Tahun 2018 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
22 PP No. 17 Tahun 2018 KECAMATAN
23 PP No. 18 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
24 PP No. 19 Tahun 2018 Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
25 PP No. 20 Tahun 2018 Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural
26 PP No. 21 Tahun 2018 TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN ASET YANG TERSISA DARI PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN
27 PP No. 22 Tahun 2018 PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL BERDASARKAN PROTOKOL TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL
28 PP No. 23 Tahun 2018 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
29 PP No. 24 Tahun 2018 PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
30 PP No. 26 Tahun 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA
31 PERPRES No. 1 Tahun 2018 HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
32 PERPRES No. 2 Tahun 2018 KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2O15-2O19
33 PERPRES No. 3 Tahun 2018 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
34 PERPRES No. 4 Tahun 2018 BADAN STANDARDISASI NASIONAL
35 PERPRES No. 5 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
36 PERPRES No. 7 Tahun 2018 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
37 PERPRES No. 9 Tahun 2018 TATA CARA PEMILIHAN, SYARAT, LARANGAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN PEMBERHENTIAN KOMISIONER DAN/ATAU DEPUTI KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
38 PERPRES No. 10 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG
39 PERPRES No. 11 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
40 PERPRES No. 12 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
41 PERPRES No. 13 Tahun 2018 PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
42 PERPRES No. 15 Tahun 2018 PERCEPATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM
43 PERPRES No. 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
44 PERPRES No. 17 Tahun 2018 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu
45 PERPRES No. 18 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG DOKTER KEPRESIDENAN
46 PERPRES No. 19 Tahun 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PUSAT KOORDINASI ASEAN UNTUK BANTUAN KEMANUSIAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA MENGENAI KETUANRUMAHAN DAN PEMBERIAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND ASEAN CO-ORDINATING CENTRE FOR HUMANITARIAN ASSISTANCE ON DISASTER MANAGEMENT ON HOSTING AND GRANTING PRIVILEGES AND IMMUNITIES)
47 PERPRES No. 20 Tahun 2018 Penggunaan Tenaga Kerja Asing
48 PERPRES No. 21 Tahun 2018 Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019
49 PERPRES No. 22 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
50 PERPRES No. 23 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
51 PERPRES No. 24 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
52 PERPRES No. 25 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA
53 PERPRES No. 26 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
54 PERPRES No. 27 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
55 PERPRES No. 28 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
56 PERPRES No. 29 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
57 PERPRES No. 30 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
58 PERPRES No. 31 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA
59 PERPRES No. 32 Tahun 2018 Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores
60 PERPRES No. 33 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIATAHUN 2015-2019
61 PERPRES No. 34 Tahun 2018 PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA PALESTINA TENTANG FASILITASI PERDAGANGAN UNTUK PRODUK TERTENTU YANG BERASAL DARI WILAYAH PALESTINA(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF PALESTINE ON TRADE FACILITATION FOR CERTAIN PRODUCTS ORIGINATING FROM PALESTINIAN TERRITORIES)
62 PERPRES No. 35 Tahun 2018 Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
63 PERPRES No. 36 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
64 PERPRES No. 37 Tahun 2018 RENCANA INDUK PEI{YELENGGARAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2OI7-2O4I
65 PERPRES No. 38 Tahun 2018 RENCANA INDUK RISET NASIONAL TAHUN 2017-2045
66 PERPRES No. 39 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 17Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden Dan Staf Khusus Wakil Presiden
67 PERPRES No. 40 Tahun 2018 PEMBARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
68 PERPRES No. 41 Tahun 2018 Pengesahan Persetujuan Bilateral Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Iran (Bilateral Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Iran)
69 PERPRES No. 42 Tahun 2018 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI PIMPINAN, PEJABAT, DAN PEGAWAI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
70 PERPRES No. 43 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 191 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK
71 PERPRES No. 44 Tahun 2018 INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
72 PERPRES No. 45 Tahun 2018 Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung
73 PERPRES No. 46 Tahun 2018 Pengesahan Protocol Relating To An Amendement To The Convention On International Civil Aviation [Article 50 (a)] (Protokol Terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 50 (a)]))
74 PERPRES No. 47 Tahun 2018 Pengesahan Protocol Relating To An Amendent To The Convention On International Civil Aviation [Article 56] (Protokol Terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 56])
75 KEPPRES No. 2 Tahun 2018 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
76 KEPPRES No. 5 Tahun 2018 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
77 KEPPRES No. 6 Tahun 2018 PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA SEBAGAI ASSOCIATE MEMBER PADA ORGANISASI MELANESIAN SPEARHEAD GROUP
78 KEPPRES No. 7 Tahun 2018 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1439H/2018M
79 KEPPRES No. 8 Tahun 2018 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
80 KEPPRES No. 9 Tahun 2018 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2018
81 KEPPRES No. 10 Tahun 2018 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN
82 KEPPRES No. 11 Tahun 2018 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA OUR OCEAN CONFERENCE
83 KEPPRES No. 13 Tahun 2018 CUTI BERSAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018
84 KEPPRES No. 15 Tahun 2018 Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota tahun 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
85 INPRES No. 2 Tahun 2018 PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
86 INPRES No. 3 Tahun 2018 Percepatan Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana Dan Sarana Olahraga Serta Prasarana Dan Sarana Pendukung Dalam Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 Dan Asian Para Games III Tahun 2018
87 INPRES No. 4 Tahun 2018 PENINGKATAN PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAKATAS BELANJA PEMERINTAH DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
88 PERSESKAB No. 1 Tahun 2018 Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, Dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet
89 PERSESKAB No. 2 Tahun 2018 Rencana Kerja (Work Plan) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2018
90 KEPSESKAB No. 16 Tahun 2018 Penetapan Arsip Statis
91 KEPSESKAB No. 25 Tahun 2018 Piagam Pengawasan Internal Di Lingkungan Sekretariat Kabinet
92 KEPSESKAB No. 38 Tahun 2018 Tim Pengelola E-Government Sekretariat Kabinet Tahun 2018
93 Kepdepmin No. 2 Tahun 2018 Satuan Biaya Pelayanan/Kegiatan Di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2018
94 Kepdepmin No. 28 Tahun 2018 Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sekretariat Kabinet Tahun 2018
95 SE-DEPMIN No. 1 Tahun 2018 Pemberian Plakat dan Seminar Kit Di Lingkungan Sekretariat Kabinet