KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 127 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBETUKAN KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN

PENYELENGGARA NEGARA DAN

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN

PENYELENGGARA NEGARA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang    :     a.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang‑undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perlu dilaksanakan pemeriksaan harta kekayaan Penyelenggara Negara oleh lembaga independen yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat;

                               b.   bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara;

Mengingat      :     1.   Pasal 4 ayat (1) Undang‑undang Dasar 1945;

                               2.   Undang‑undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

                               3.   Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775);

 

                               4.   Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3863);

                               5.   Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3864);

                               6.   Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3865);

                               7.   Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan    :     KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBETUKAN KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

 

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara

 

Pasal 1

 

(1) Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Komisi Pemeriksa, adalah lembaga independen yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

(2) Komisi Pemeriksa dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Kepala Negara.

 

Pasal 2

 

(1) Komisi Pemeriksa mempunyai tugas dan wewenang melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara dan berfungsi mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara.

(2) Komisi Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh Komisi Pemeriksa.

(3) Komisi Pemeriksa bertanggung jawab atas obyektivitas dan kebenaran hasil pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara.

 

Pasal 3

 

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya Komisi Pemeriksa menyusun standar pemeriksaan k ekayaan Penyelenggara Negara.

 

 

 

 

Pasal 4

 

(1) Komisi Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan terhadap harta kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan laporan dari Penyelenggara Negara dan informasi dari masyarakat.

(2) Harta kekayaan Penyelenggara Negara yang diperiksa oleh Komisi Pemeriksa meliputi harta kekayaan yang dimiliki yang bersangkutan sebelum, selama, dan setelah yang bersangkutan berhenti menjabat.

(3) Pemeriksa terhadap mantan Penyelenggara Negara hanya dapat dilakukan oleh Komisi Pemeriksa paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal masa jabatan Penyelenggara Negara berakhir.

 

Pasal 5

 

Komisi Pemeriksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa.

 

Bagian Kedua

Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa

 

Pasal 6

 

(1) Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa adalah lembaga kesekretariatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemeriksa.

(2) Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

 

 

 

Pasal 7

 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan di bidang administratif kepada Komisi Pemeriksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

 

Pasal 8

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa mempunyai fungsi :

a.   pemberian dukungan teknis operasional kepada Komisi Pemeriksa;

b.   pengkoordinasian, pensinkronisasian, dan pengintegrasian administrasi kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Komisi Pemeriksa;

c.   pemberian dukungan administasi dalam penyusunan rencana dan program kerja Komisi Pemeriksa;

d.   pemberian dukungann administrasi dalam kerja sama Komisi Pemeriksa dengan lembaga pemerintah dan lembaga non permerintah terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

e.   pemberian dukungan administrasi dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Komisi Pemeriksa;

f.    pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa;

g.   pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana, dan prasarana Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa;

h.   pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemeriksa sesuai dengan bidang tugasnya.

 

BAB II

KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Komisi Pemeriksa

 

Pasal 9

 

Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, 4 (empat) orang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan sekurang‑kurangnya 20 (dua puluh) orang Anggota yang terbagi dalam 4 (empat) Sub Komisi.

 

Pasal 10

 

(1) Organisasi Komisi Pemeriksa terdiri dari :

      a.   Pimpinan;

      b.   Sub Komisi.

(2) Pimpinan teriri dari :

      a.   Seorang Ketua Komisi Pemeriksa;

      b.   4 (empat) orang Wakil Ketua Komisi Pemeriksa.

(3) Sub Komisi terdiri dari para Anggota Komisi Pemeriksa yang dipimpin oleh seorang Wakil Ketua Komisi Pemeriksa yang bertindak sebagai Ketua Sub Komisi.

(4) Pembagian Anggota SUb Komisi didasarkan atas keahliannya dan bekerja secara kolegial.

 

 

 

 

Bagian Kedua

Ketua Komisi Pemeriksa

 

Pasal 11

 

Ketua Komisi Pemeriksa mempunyai tugas :

a.   mewakili Komisi Pemeriksa dalam hubungannya dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah;

b.   menetapkan kebijakan umum mengenai pelaksanaan pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara;

c.   membina kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di dalam negeri maupun luar negeri yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara;

d.   meningkatkan kemampuan Komisi Pemeriksa agar lebih profesional, berdaya guna, dan berhasil guna;

e.   menetapkan dan mengumumkan hasil pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

f.    menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi baik intern sub Komisi maupun antar Sub Komisi baik diminta maupun tidak diminta;

g.   mewakili Komisi Pemeriksa di dalam dan di luar pengadilan.

 

Pasal 12

 

(1) Ketua Komisi Pemeriksa dipilih oleh dan dari Anggota Komisi Pemeriksa.

(3) Ketua Komisi Pemeriksa bertindak sebagai koordinator Ketua Sub Komisi.

 

Bagian Ketiga

Wakil Ketua Komisi Pemeriksa

 

Pasal 13

 

Wakil Ketua Komisi Pemeriksa mempunyai tugas :

a.   memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemeriksa sesuai dengan bidang tugas Sub Komisi;

b.   menetapkan kebijakan teknis operasional pelaksanaan bidang tugas Sub Komisi;

c.   membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan bidang tugas opreasional pemeriksaan bidang tugas Sub Komisi;

d.   melakukan tugas lain yang ditetapkan Ketua Komisi Pemeriksa sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 14

 

(1) Wakil Ketua Komisi Pemeriksa dipilih oleh dan dari Anggota Komisi Pemeriksa.

(2) Wakil Ketua Komisi Pemeriksa bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemeriksa.

 

Bagian Keempat

Sub Komisi

 

Pasal 15

 

Sub Komisi merupakan unsur pelaksana operasional Komisi Pemeriksa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemeriksa.

 

 

 

Pasal 16

 

Sub Komisi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 17

 

Sub Komisi terdiri dari :

a.   Sub Komisi Eksekutif;

b.   Sub Komisi Legislatif;

c.   Sub Komisi Yudikatif;

d.   Sub Komisi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

 

Pasal 18

 

(1) Sub Komisi Eksekutif melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara di bidang eksekutif meliputi pemerintahan Pusat dan Daerah, Dewan Pertimbangan Agung, Tentara Nasional Indonesia, dan Bank Indonesia;

(2) Sub Komisi Legislatif melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggaraan Negara di bidang legislatif meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabbupaten/Kota.

(3) Sub Komisi Yudikatif melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara di bidang yudikatif meliputi Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara,           Peradilan Agama, Peradilan Militer, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

 

(4) Sub Komisi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah melakukan pemeriksaan terhadap Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

 

Bagian Kelima

Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja

 

Pasal 19

 

Komisi Pemeriksa berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

 

Pasal 20

 

Wilayah kerja Komisi Pemeriksa meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

 

Bagian Keenam

Komisi Pemeriksa di Daerah

 

Pasal 21

 

(1) Untuk membantu tugas Komisi Pemeriksa di daerah, dibentuk Komisi Pemeriksa di daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Komisi Pemeriksa di daerah bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemeriksa.

 

 

 

Bagian Ketujuh

Sekretariat Jenderal komisi Pemeriksa

 

Pasal 22

 

Susunan organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa terdiri dari :

a.   Sekretariat Jenderal;

b.   Biro Perencanaan;

c.   Biro Data;

d.   Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;

e.   Biro Umum;

f.    Kelompok Jabatan Fungsional.

 

BAB III

PENGANGKATAN, MASA JABATAN,

DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan Anggota Komisi Pemeriksa

 

Pasal 23

(1) Pengangkatan Anggota Komisi Pemeriksa ditetapkan dengan Keputusan Presiden selaku Kepala Negara setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam perundang‑undangan yang berlaku.

(2) Setiap calon Anggota Komisi Pemeriksa harus membuat pernyataan tentang :

      a.   bersedian dicalonkan menjadi ANggota Komisi Pemeriksa untuk dan atas nama pribadi dan tidak untuk atas nama organisasi masyarakat, Lembaga sosial masyarakat, partai politik, maupun pemerintah;

 

      b.   bersedia diaudit harta kekayaan oleh Akuntan Publik dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

  c.   bersedia bekerja secara penuh waktu untuk Komisi Pemeriksa;

      d.   bersedia bekerja sesuai dengan Tata Tertib Kerja Komisi Pemeriksa;

      e.   bersedia bekerja dengan sungguh‑sungguh dan penuh rasa tanggung jawab demi terwujudnya pemerintahan Negara Republik Indonesia yang bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

 

Bagian Kedua

Masa Jabatan Anggota Komisi Pemeriksa

 

Pasal 24

 

Masa jabatan Anggota Komisi Pemeriksa selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

 

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa

 

Pasal 25

 

(1) Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Anggota Komisi Pemeriksa dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

 

Bagian Keempat

Penggantian Anggota Komisi Pemeriksa Antar Waktu

 

Pasal 26

 

(1) Dalam hal Anggota Komisi Pemeriksa diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, maka kekosongan jabatan tersebut harus diiri dengan anggota pengganti antar waktu.

(2) Anggota pengganti antar waktu diambil dari calon Anggota Komisi Pemeriksa yang terdaftar dalam dafatar nama calon Anggota Komisi Pemeriksa yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

 

Pasal 27

 

Pengangkatan anggota pengganti antar waktu ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

 

Bagian Kelima

Komisi Pemeriksa di Daerah

 

Pasal 28

 

Syarat‑syarat pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa di daerah berlaku ketentuan mengenai syarat‑syarat pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa.

 

 

 

 

Bagian Keenam

Sekretariat Jenderal komisi Pemeriksa

 

Pasal 29

 

(1) Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Komisi Pemeriksa.

(2) Untuk pertama kali, Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa diangkat oleh Presiden atas usul Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengawasan aparatur negara.

 

Pasal 30

 

(1) Kepala Biro dan jabatan‑jabatan di bawahnya diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa.

(2) Pejabat jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksas.

 

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN

 

Pasal 31

 

Pembiayaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Komisi Pemeriksa serta Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

 

 

 

 

Pasal 32

 

Pemberian gaji, tunjangan, hak‑hak lain serta pensiun Komisi Pemeriksa diatur dengan peraturan perundang‑undangan.

 

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Komisi Pemeriksa

 

Pasal 33

 

Hasil pemeriksaan Komisi Pemeriksa disampaikan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

 

Pasal 34

 

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Komisi Pemeriksa dilakukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan independensi atau kemandirian Komisi Pemeriksa.

(3) Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara :

      a.   meminta laporan tertulis setiap 6 (enam) bulan;

      b.   meminta laporan insidentil dalam hasil tertentu;

      c.   melakukan rapat kerja.

 

 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan tahun anggaran.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b disusun, baik atas permintaan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat maupun atas inisiatif Komisi Pemeriksa.

(6) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dilakukan sekurang‑kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

(7) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemeriksa.

 

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Komisi Pemeriksa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Komisi Pemeriksa maupun dalam hubungan dan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

 

Pasal 36

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemeriksa dapat meminta bajtuan tenaga ahli lainnya.

 

Bagian Kedua

Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa

 

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa serta dalam rangka menunjang hubungan tugas dan fungsi Komisi Pemeriksa dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

 

Pasal 38

 

Pejabat jabatan fungsional secara operasional diperbantukan dan bertanggung jawab kepada Komisi Pemeriksa serta secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa.

 

Pasal 39

 

Setiap pemimpin di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa wajib mengawasi bawahannya masing‑masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah‑langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.

 

Pasal 40

 

Setiap pemimpin di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa bertanggung jawab dan mengkoordinasikan bawahannya masing‑masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

 

Pasal 41

 

Setiap pemimpin di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk‑petunjuk, menyampaikan laporan berkala atau sewaktu‑waktu serta bertanggung jawab kepada atasan masing‑masing.

 

Pasal 42

 

Setiap pemimpin di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa wajib mengolah dan mempergunakan laporan yang diterima dari bawahannya sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

 

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 43

 

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa setelah memperoleh pertimbangan dari Ketua Komisi Pemeriksa dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengawasan aparatur negara.

 

Pasal 44

 

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 130), dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 45

 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 20 Nopember 1999.

 


 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

                                                                        Ditetapkan di Jakarta

                                                                         pada tanggal 13 Oktober 1999

                                                                        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

                                                                                                ttd.

 

                                                                          BAHARUDDIN JUSUF HABIBIE

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 13 Oktober 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

   REPUBLIK INDONESIA

 

                        ttd.

 

                MULADI

 

            LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 192.