KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 1993

TENTANG

DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang    :   a.  bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan pemanfaatan wilayah udara dan antariksa bagi penerbangan, telekomunikasi dan kepentingan nasional pada umumnya, diperlukan adanya kebijaksanaan nasional yang mampu memberi arahan sehingga penyelenggaraan semua kegiatan di bidang‑bidang tersebut dapat berlangsung secara terarah, terpadu, berdayaguna dan berhasilguna;

                             b.  bahwa keberadaan dan susunan Dewan Penerbangan dan Angkasa Luar Republik Indonesia yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 1963 dinilai ketatanegaraan, serta kebutuhan pembangunan nasional;

                            c.  bahwa berdasarkan Undang‑undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang‑undang, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 1963 tersebut termasuk dalam kelompok peraturan yang statusnya diserahkan kepada Pemerintah untuk meninjau dan mengatur kembali dengan menuangkannya dalam bentuk peraturan perundang‑undangan yang sesuai;

                             d.  bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menetapkan kembali pengaturan mengenai Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden;

Mengingat      :   Pasal 4 ayat (1) Undang‑undang Dasar 1945;

 

 

MEMUTUSKAN :…

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan   :   KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

 

BAB  I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

 

Pasal  1

 

Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disingkat DEPANRI, adalah forum koordinasi tingkat tinggi di bidang kebijakan pemanfaatan wilayah udara nasional dan antariksa bagi penerbangan, telekomunikasi dan kepentingan nasional lainnya.

 

Pasal 2

 

DEPANRI bertugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam merumuskan kebijaksanaan umum di bidang penerbangan dan antariksa.

 

Pasal  3

 

Dalam melaksanakan tugasnya, DEPANRI menyelenggarakan fungsi :

a.       merumuskan kebijakan pemanfaatan wilayah udara nasional dan antariksa bagi penerbangan, telekomunikasi dan kepentingan nasional lainnya;

 

 

b.       memberikan…

 

b.       memberikan pertimbangan, pendapat maupun saran kepada Presiden mengenai pengaturan dan pemanfaatan wilayah udara dan antariksa di bidang‑bidang tersebut di atas.

 

BAB  II

SUSUNAN ORGANISASI

 

Pasal 4

 

Susunan Organisasi DEPANRI adalah sebagai berikut :

a.       Ketua                                                 :    Presiden;

b.       Wakil Ketua merangkap anggota     :    Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian Penerapan Teknologi.

c.       Sekretaris merangkap anggota         :    Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

d.       Anggota                                             :    1.    Menteri Luar Negeri;

                                                                          2.    Menteri Pertahanan Keamanan;

                                                                          3.    Menteri Perindustrian;

                                                                          4.    Menteri Perhubungan;

                                                                          5.    Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi;

 

 

          6.  Menteri…

                                                                         

                                                                          6.    Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

 

Pasal  5

 

Wakil Ketua bertindak sebagai Pelaksana Harian DEPANRI.

 

Pasal  6

 

Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota DEPANRI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

 

BAB  III

SEKRETARIAT DAN PANITIA TEKNIS

 

Pasal  7

 

(1)    Sekretaris DEPANRI bertugas memberi pelayanan administrasi baik kepada DEPANRI maupun Pelaksana Harian.

(2)    Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas DEPANRI, Sekretaris dibantu oleh sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

 

 

 

Pasal  8…

Pasal  8

 

(1)    Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DEPANRI, dapat dibentuk satu atau lebih Panitia Teknis yang keanggotaannya terdiri dari para ahli di bidang penerbangan dan keantariksaan.

(2)    Panitia Teknis dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua selaku Pelaksana Harian.

(3)    Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Panitia Teknis ditetapkan oleh Wakil Ketua selaku Pelaksana Harian.

 

BAB  IV

TATA KERJA DAN PEMBIAYAAN

 

Pasal  9

 

Tata Kerja DEPANRI ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua DEPANRI.

 

Pasal  10

 

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan DEPANRI dibebankan pada Anggaran Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

 

BAB  V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  11

 

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 1963 tentang Dewan Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12…

Pasal 12

 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Oktober 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 

                           ttd

 

                 SOEHARTO