PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

DEWAN RISET NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembangunan nasional perlu dilakukan secara lebih terarah dan terpadu, agar hasilnya dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan bangsa;

b. bahwa Pemerintah dalam merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu memperhatikan pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihimpun dalam suatu wadah lembaga yang bersifat non struktural;

c. bahwa Dewan Riset Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1999 tentang Dewan Riset Nasional dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu untuk disempurnakan;

d. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, serta dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dewan Riset Nasional;

Mengingat :

- 2 -

 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);

 

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DEWAN RISET NASIONAL.

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

1. Dewan Riset Nasional adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk Pemerintah untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

2. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.

 

3. Teknologi

- 3 -

 

 

3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

4. Menteri adalah Menteri yang membidangi penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Membentuk Dewan Riset Nasional.

(2) Dewan Riset Nasional merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya.

 

 

 

Pasal 3

Dewan Riset Nasional berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

 

BAB III

 

- 4 -

 

 

BAB III

TUGAS

Pasal 4

Dewan Riset Nasional mempunyai tugas :

a. membantu Menteri dalam merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. memberikan berbagai pertimbangan kepada Menteri dalam penyusunan kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.

 

 

 

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Keanggotaan

Pasal 5

Susunan keanggotaan Dewan Riset Nasional terdiri dari :

a. Ketua merangkap anggota;

b. Wakil Ketua merangkap anggota;

c. Sekretaris merangkap anggota;

d. Anggota.

 

Pasal 6

Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Dewan Riset Nasional dalam susunan keanggotaan Dewan Riset Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dan dipilih sendiri oleh para Anggota Dewan Riset Nasional melalui tata cara yang diatur oleh Dewan Riset Nasional.

Pasal 7

- 5 -

 

 

Pasal 7

Ketua Dewan Riset Nasional mempunyai tugas :

a. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Dewan Riset Nasional;

b. membina, mengawasi, dan mengendalikan Anggota Dewan Riset Nasional dalam melaksanakan tugasnya;

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dewan Riset Nasional kepada Menteri.

 

 

 

Pasal 8

Wakil Ketua Dewan Riset Nasional mempunyai tugas :

a. memimpin Dewan Riset Nasional dalam hal Ketua Dewan Riset Nasional berhalangan;

b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Riset Nasional.

 

 

 

Pasal 9

Sekretaris Dewan Riset Nasional mempunyai tugas :

a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang Dewan Riset Nasional;

b. melaksanakan tugas Dewan Riset Nasional sehari-hari penuh waktu;

c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Riset Nasional.

Pasal 10

- 6 -

 

 

 

Pasal 10

Anggota Dewan Riset Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas Dewan Riset Nasional yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.

 

 

 

Pasal 11

Keanggotaan Dewan Riset Nasional berjumlah paling banyak 100 (seratus) orang, ditambah perwakilan Dewan Riset Daerah.

 

 

 

Pasal 12

(1) Keanggotaan Dewan Riset Nasional berasal dari masyarakat yang memiliki unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

(2) Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :

a. Perguruan Tinggi;

b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan;

c. Badan Usaha;

d. Lembaga Penunjang.

Pasal 13

- 7 -

 

 

Pasal 13

Selain mewakili unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Riset Nasional, seorang Calon Anggota harus memenuhi persyaratan :

a. warga negara Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berumur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun;

e. mempunyai kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya tamat program sarjana/S 1 atau yang sederajat;

f. menguasai sekurang-kurangnya 1 (satu) bahasa asing secara aktif;

g. memiliki keahlian, kepakaran, dan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;

h. secara nyata telah terbukti menaruh perhatian terhadap pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi.

 

 

Bagian Kedua

Kesekretariatan

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Riset Nasional dibantu oleh Sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada di lingkungan kantor dan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Sekretariat

- 8 -

 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Riset Nasional.

 

 

 

Bagian Ketiga

Komisi Teknis

Pasal 15

(1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Dewan Riset Nasional dapat membentuk Komisi Teknis yang beranggotakan dari Anggota Dewan Riset Nasional.

(2) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Komisi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dewan Riset Nasional.

 

 

 

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

Keanggotaan Dewan Riset Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 17

 

- 9 -

 

Pasal 17

Keanggotaan Dewan Riset Nasional diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

 

 

Pasal 18

(1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Dewan Riset Nasional dipilih dan diangkat oleh Menteri.

(2) Untuk selanjutnya, pengangkatan keanggotaan Dewan Riset Nasional dilaksanakan oleh Menteri dari Calon Anggota yang diusulkan oleh Dewan Riset Nasional.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Calon Anggota Dewan Riset Nasional yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Dewan Riset Nasional dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Menteri dapat menolak Calon Anggota Dewan Riset Nasional yang diusulkan apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

Pasal 19

Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan Dewan Riset Nasional dapat berakhir apabila Anggota yang bersangkutan :

 

a. tidak

 

 

- 10 -

a. tidak memenuhi persyaratan keanggotaan Dewan Riset Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;

b. mengundurkan diri;

c. meninggal dunia;

d. tidak melaksanakan tugasnya;

e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang ancaman pidananya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun penjara.

 

 

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 20

Pelaksanaan tugas Dewan Riset Nasional dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

 

Pasal 21

(1) Dewan Riset Nasional melaksanakan Sidang Dewan Riset Nasional secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(2) Dalam Sidang Dewan Riset Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Riset Nasional dapat mengikutsertakan instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu sesuai dengan topik pembahasan dalam Sidang Dewan Riset Nasional.

Pasal 22

- 11 -

 

 

Pasal 22

Ketentuan mengenai tata kerja Dewan Riset Nasional diatur lebih lanjut oleh Dewan Riset Nasional.

 

 

 

 

 

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Riset Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Belanja Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

 

 

 

 

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1999 tentang Dewan Riset Nasional, dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 25

- 12 -

 

 

Pasal 25

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di

Jakarta

pada tanggal

7 Februari 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

 

ttd

 

Lambock V. Nahattands