PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79 TAHUN 2012

TENTANG

PENGHASILAN DAN HAK-HAK LAIN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pem-bentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penghasilan dan Hak-hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah;

 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan

 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGHASILAN DAN HAK-HAK LAIN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH.

Pasal 1

Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah berhak memperoleh penghasilan dan hak-hak lain setiap bulan.

Pasal 2

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 3

(1) Hak-hak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa:

a.   tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

b.  tunjangan transportasi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan memperhitungkan persentase kehadiran Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.

Pasal 4

 

Pasal 4

Penghasilan dan hak-hak lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, diberikan setelah mengangkat sumpah menurut agamanya atau mengucapkan janji di hadapan Ketua Ombudsman Republik Indonesia atau Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia.

 

Pasal 5

Bagi Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah yang telah diangkat sumpah sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, diberikan penghasilan dan hak-hak lain terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peraturan Presiden ini ditetapkan.

 

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Ketua Ombudsman Republik Indonesia, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

 

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundang-kan.

 

Agar

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 September 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

 

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 September 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 180

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

 

ttd.

 

Agus Sumartono, S.H.,M.H.