PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009

TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih mensinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

 

 

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, diubah sebagai berikut:

1.         Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut dengan Kementerian sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

4. Kementerian Sekretariat Negara;

5. Kementerian Dalam Negeri;

6. Kementerian Luar Negeri;

7. Kementerian Pertahanan;

8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

9. Kementerian Keuangan;

10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

11. Kementerian Perindustrian;

12. Kementerian

 

 

- 3 -

12. Kementerian Perdagangan;

13. Kementerian Pertanian;

14. Kementerian Kehutanan;

15. Kementerian Perhubungan;

16. Kementerian Kelautan dan Perikanan;

17. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

18. Kementerian Pekerjaan Umum;

19. Kementerian Kesehatan;

20. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

21. Kementerian Sosial;

22. Kementerian Agama;

23. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

24. Kementerian Komunikasi dan Informatika;

25. Kementerian Riset dan Teknologi;

26. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

27. Kementerian Lingkungan Hidup;

28. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

29. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

30. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;

31. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

32. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

33. Kementerian Perumahan Rakyat; dan

34. Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

2. Ketentuan

 

- 4 -

2.         Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Kementerian yang menangani Urusan Pemerintahan Yang Nomenklatur Kementeriannya Secara Tegas Disebutkan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan yang Ruang Lingkupnya Disebutkan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b terdiri atas:

1. Kementerian Dalam Negeri;

2. Kementerian Luar Negeri;

3. Kementerian Pertahanan;

4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5. Kementerian Keuangan;

6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

7. Kementerian Perindustrian;

8. Kementerian Perdagangan;

9. Kementerian Pertanian;

10. Kementerian Kehutanan;

11. Kementerian Perhubungan;

12. Kementerian Kelautan dan Perikanan;

13. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

14. Kementerian Pekerjaan Umum;

15. Kementerian Kesehatan;

16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

17. Kementerian Sosial;

18. Kementerian Agama;

19. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan

20. Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal II

 

- 5 -

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 101A

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET

Deputi Bidang Administrasi,

Drs. Djadmiko, M.Soc.Sc.