KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 1970

TENTANG

PERINCIAN TUGAS DAN WEWENANG ASISTEN PRIBADI PRESIDEN

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang           :    bahwa untuk menghindarkan kesimpang-siuran pengertian tugas dan wewenang Asisten Pribadi Presiden serta un­tuk kelantjaran tugas-tugas pemerintah pada umumnya perlu menegaskan dan memerintji tugas dan wewenang Asisten Pribadi Presiden.

 

Mengingat             :    1.       Pasal 4 ajat (1) Undan-undang Dasar 1945 ;

                                 2.       Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;

                                 3.       Keputusan Presiden R.I. No. 187 tahun 1963 jo. Keputusan Presiden R.I. No. 80/M tahun 1968 jo. Keputusan Presiden R.I. No. 157/M tahun 1969.

  

MEMUTUSKAN :

Menetapkan       :

 

PERTAMA :

Perintjian tugas dan wewenang Asistan Pribadi Presiden adalah sebagai berikut :

1. Tugas :

(1). Asisten Pribadi bertugas membantu Presiden dalam meminpin Pemerintahan Negara, jang pelaksanaanja dilakukan dengan djalan :

a.         mendjadi penghubung pribadi Presiden dengan pedjabat/instansi baik Resmi ataupun Swasta jang dianggap perlu ;

b.        mentjari bahan keterangan jang sekiranja per­lu untuk kelantjaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan bagi Presiden serta memberikan pendjelasan-pendjelasan tentang berbagi hal jang dianggap perlu mengenai kebidjaksanaan Pemerintah.

(2). Dalam melaksanakan tugasnja seperti tersebut diatas, Asisten Pribadi bertanggung djawab langsung kepada Presiden.

2. Wewenang …

2. Wewenang.

(1). Asisten Pribadi berwenang menghubungi setiap instansi/pedjabat Pemerintah atau Swasta jang dianggap perlu urituk meminta bahan-bahan keterangan dan memberikan pendjelasan jang berman­faat bagi pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan ;

(2). Asisten Pribadi tidak mempunjai wewenang ekse­kutip, dalam arti tidak mempunjai wewenang memutuskan sesuatu urusan Pemerintahan dan setiap pedjabat tidak terikat pada sesuatu tindakan administratif Pemerintah jang dilakukan oleh Asisten Pribadi ;

(3). Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Asisten Pribadi seperti tersebut diatas, pada Asisten Pribadi dapat diperbantukan beberapa petugas, jang melaksanakan kegiatan-kegiatan atas perintah Asisten Pribadi ;

(4). Asisten Pribadi tidak mempunjai administrasi tersendiri.

 

3. Pembiajaan :

Semua biaja untuk pelaksanaan tugas Asisten Pribadi dibebankan kepada Anggaran Bagian III.

 

KEDUA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

                                                                                        Ditetapkan di Djakarta

                                                                                        Pada tanggal, 3 Agustus 1970

                                                                                        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

                                                                                        ttd.

 

                                                                                        S O E H A R T O

                                                                                        DJENDERAL TNI.