Peraturan Perundang-Undangan

No PUU Tentang
1 UU No. 1 Tahun 2017 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimination Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore, 2014)
2 UU No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi
3 UU No. 3 Tahun 2017 Sistem Perbukuan
4 UU No. 4 Tahun 2017 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenati Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Republic Of The Philippines Concerning The Delimitation Of The Exclusive Economi Zone Boundary, 2014)
5 UU No. 5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan
6 UU No. 6 Tahun 2017 Arsitek
7 UU No. 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum
8 UU No. 8 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
9 UU No. 9 Tahun 2017 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang
10 UU No. 10 Tahun 2017 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
11 UU No. 11 Tahun 2017 Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)
12 PERPU No. 1 Tahun 2017 Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
13 PERPU No. 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
14 PP No. 1 Tahun 2017 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
15 PP No. 2 Tahun 2017 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri
16 PP No. 3 Tahun 2017 Otoritas Veteriner
17 PP No. 4 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO5 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
18 PP No. 5 Tahun 2017 Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe
19 PP No. 6 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
20 PP No. 7 Tahun 2017 Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
21 PP No. 8 Tahun 2017 Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak
22 PP No. 9 Tahun 2017 Pedoman Register Perkara Anak Dan Anak Korban
23 PP No. 10 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II
24 PP No. 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil
25 PP No. 12 Tahun 2017 Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
26 PP No. 13 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
27 PP No. 14 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
28 PP No. 15 Tahun 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
29 PP No. 16 Tahun 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II
30 PP No. 17 Tahun 2017 Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
31 PP No. 18 Tahun 2017 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
32 PP No. 19 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
33 PP No. 20 Tahun 2017 Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
34 PP No. 21 Tahun 2017 Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan
35 PP No. 22 Tahun 2017 Operasi Pencarian dan Pertolongan
36 PP No. 23 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan
37 PP No. 24 Tahun 2017 Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai NonPegawai Negeri Sipil Pada Lembaga NonStruktural
38 PP No. 25 Tahun 2017 Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara
39 PP No. 26 Tahun 2017 Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pimpinan dan Pegawai NonPegawai Negeri Sipil Pada Lembaga NonStruktural
40 PP No. 27 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
41 PP No. 28 Tahun 2017 Pembudidayaan Ikan
42 PP No. 29 Tahun 2017 Cara Pembayaran Barang Dan Cara Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor Dan Impor
43 PP No. 30 Tahun 2017 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
44 PP No. 31 Tahun 2017 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan
45 PP No. 32 Tahun 2017 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan
46 PP No. 33 Tahun 2017 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
47 PP No. 35 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
48 PP No. 36 Tahun 2017 Pengenaan Pajak penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan
49 PP No. 38 Tahun 2017 Inovasi Daerah
50 PP No. 39 Tahun 2017 Hak Keuangan Dan Fasilitas Anggota Komisi Yudisial
51 PERPRES No. 1 Tahun 2017 PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE WORLD CONFERENCE ON INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS, DUBAI, 2012 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI SEDUNIA TENTANG TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, DUBAI, 2012)
52 PERPRES No. 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan
53 PERPRES No. 3 Tahun 2017 Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
54 PERPRES No. 4 Tahun 2017 Wajib Kerja Dokter Spesialis
55 PERPRES No. 5 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
56 PERPRES No. 6 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman
57 PERPRES No. 7 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan
58 PERPRES No. 9 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
59 PERPRES No. 10 Tahun 2017 Dewan Sumber Daya Air
60 PERPRES No. 11 Tahun 2017 Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Dan Provinsi Kalimantan Utara
61 PERPRES No. 12 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian
62 PERPRES No. 13 Tahun 2017 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
63 PERPRES No. 14 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
64 PERPRES No. 15 Tahun 2017 Tunjangna Jabatan Fungsional Arsiparis
65 PERPRES No. 16 Tahun 2017 Kebijakan Kelautan Indoneisa
66 PERPRES No. 17 Tahun 2017 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
67 PERPRES No. 18 Tahun 2017 Tata Cara Penerimaan Dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
68 PERPRES No. 19 Tahun 2017 Otoritas Nasional Senjata Kimia
69 PERPRES No. 20 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional
70 PERPRES No. 21 Tahun 2017 Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
71 PERPRES No. 22 Tahun 2017 Rencana Umum Energi Nasional
72 PERPRES No. 23 Tahun 2017 Pengesahan Credit Guarantee And Investment Facility Articles Of Agreement (Pasal Persetujuan Fasilitas Penjaminan Kredit Dan Investasi)
73 PERPRES No. 24 Tahun 2017 Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Belanda Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan Dan Protokolnya Yang Ditandatangani Di Jakarta Pada Tanggal 29 Januari 2002 (Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of The Netherlands For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income, And Its Protocol Signed At Jakarta On January 29, 2002
74 PERPRES No. 25 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian
75 PERPRES No. 26 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian
76 PERPRES No. 27 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
77 PERPRES No. 28 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek
78 PERPRES No. 29 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri
79 PERPRES No. 30 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten
80 PERPRES No. 31 Tahun 2017 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Ceko Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republic On Exemption Of Visa Requirements For Holders Of Diplomatic Or Service Passports)
81 PERPRES No. 32 Tahun 2017 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hasyimiah Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hashemite Kingdom Of Jordan On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
82 PERPRES No. 33 Tahun 2017 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Serbia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Serbia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official/Service Passports)
83 PERPRES No. 34 Tahun 2017 Universitas Islam Negeri Mataram
84 PERPRES No. 35 Tahun 2017 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
85 PERPRES No. 36 Tahun 2017 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
86 PERPRES No. 37 Tahun 2017 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
87 PERPRES No. 38 Tahun 2017 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
88 PERPRES No. 39 Tahun 2017 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
89 PERPRES No. 40 Tahun 2017 Petrubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan
90 PERPRES No. 41 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara
91 PERPRES No. 42 Tahun 2017 Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
92 PERPRES No. 43 Tahun 2017 Percepatan Pembangunan Dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Di Kalimantan Barat
93 PERPRES No. 44 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
94 PERPRES No. 45 Tahun 2017 Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040
95 PERPRES No. 46 Tahun 2017 Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
96 PERPRES No. 47 Tahun 2017 Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik
97 PERPRES No. 48 Tahun 2017 Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018
98 PERPRES No. 49 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi
99 PERPRES No. 50 Tahun 2017 Strategi Nasional Perlindungan Konsumen
100 PERPRES No. 51 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba
101 PERPRES No. 52 Tahun 2017 Pengesahan Protocol On The Legal Framework To Implement The Asean Single Window (Protokol Mengenai Kerangka Hukum Untuk Melaksanakan Asean Single Window)
102 PERPRES No. 53 Tahun 2017 Badan Siber Dan Sandi Negara
103 PERPRES No. 54 Tahun 2017 Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila
104 PERPRES No. 55 Tahun 2017 Penyelesaian Pembangunan Rumah Susun Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
105 PERPRES No. 58 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
106 PERPRES No. 59 Tahun 2017 Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
107 PERPRES No. 60 Tahun 2017 Penghasilan Dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah
108 PERPRES No. 61 Tahun 2017 Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Regional Secretariat For The Implementation Of The Asean Mutual Recognition Arrangement On Tourism Professionals (Persetujuan Tentang Pembentukan Sekretariat Regional Untuk Pelaksanaan Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata Asean)
109 PERPRES No. 62 Tahun 2017 Kedudukan Keuangan Ketua Dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Ketua Dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
110 PERPRES No. 63 Tahun 2017 Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
111 PERPRES No. 64 Tahun 2017 Dosen Di Lingkungan Universitas Pertahanan
112 PERPRES No. 65 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
113 PERPRES No. 67 Tahun 2017 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
114 PERPRES No. 68 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
115 PERPRES No. 69 Tahun 2017 Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, Dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut
116 PERPRES No. 70 Tahun 2017 Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan
117 PERPRES No. 71 Tahun 2017 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara Tentang Pelayanan Angkutan Udara (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland Concerning Air Services
118 PERPRES No. 73 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 Tentang Badan Intelijen Negara
119 PERPRES No. 74 Tahun 2017 Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019
120 PERPRES No. 75 Tahun 2017 Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah
121 PERPRES No. 76 Tahun 2017 Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri
122 PERPRES No. 77 Tahun 2017 Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkaitan Dengan Pajak Atas Penghasilan Yang Ditandatangani Di Kuala Lumpur Pada Tanggal 12 September 1991, Yang Telah Diubah Dengan Protokol Yang Ditandatangani Di Bukit Tinggi Pada Tanggal 12 Januari 2006 (Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Malaysia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Signed At Kuala Lumpur On 12 September 1991, As Amended By The Protocol Signed At Bukit Tinggi On 12 Januari 2006)
123 PERPRES No. 78 Tahun 2017 Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Dan Purwodadi
124 PERPRES No. 79 Tahun 2017 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018
125 PERPRES No. 80 Tahun 2017 Badan Pengawas Obat Dan Makanan
126 PERPRES No. 81 Tahun 2017 PENUGASAN KEPADA PT HUTAMA KARYA (PERSERO) UNTUK MENGUSAHAKAN JALAN TOL RUAS AKSES TANJUNG PRIOK
127 PERPRES No. 82 Tahun 2017 Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional
128 PERPRES No. 83 Tahun 2017 Kebijakan Strategis Pangan Dan Gizi
129 PERPRES No. 85 Tahun 2017 Pengesahan Articles Of Agreement Of The Islamic Corporation For The Insurance Of Investment And Export Credit (Pasal Persetujuan Korporasi Islam Untuk Asuransi Investasi Dan Kredit Ekspor)
130 PERPRES No. 87 Tahun 2017 Penguatan Pendidikan Karakter
131 PERPRES No. 88 Tahun 2017 Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
132 PERPRES No. 90 Tahun 2017 Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
133 PERPRES No. 91 Tahun 2017 Percepatan Pelaksanaan Berusaha
134 PERPRES No. 93 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kementrian Pariwisata
135 KEPPRES No. 3 Tahun 2017 Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017 Sebagai Hari Libur Nasional
136 KEPPRES No. 4 Tahun 2017 Susunan Keanggotaan Otoritas Nasional Senjata Kimia
137 KEPPRES No. 5 Tahun 2017 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
138 KEPPRES No. 6 Tahun 2017 Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar
139 KEPPRES No. 8 Tahun 2017 Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438H/2017M
140 KEPPRES No. 10 Tahun 2017 Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua Sebagai Hari Libur di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
141 KEPPRES No. 12 Tahun 2017 Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi World Press Freedom Day Tahun 2017
142 KEPPRES No. 13 Tahun 2017 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
143 KEPPRES No. 14 Tahun 2017 Pembentukan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, Kejaksaan Negeri Subulussalam, Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Kejaksaan Negeri Pringsewu, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Kejaksaan Negeri Bintan, Dan Kejaksaan Negeri Badung
144 KEPPRES No. 15 Tahun 2017 Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018
145 KEPPRES No. 16 Tahun 2017 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
146 KEPPRES No. 17 Tahun 2017 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
147 KEPPRES No. 18 Tahun 2017 Cuti Bersama Tahun 2017
148 KEPPRES No. 19 Tahun 2017 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
149 KEPPRES No. 20 Tahun 2017 Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017
150 KEPPRES No. 21 Tahun 2017 Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2017
151 KEPPRES No. 23 Tahun 2017 Tim Pengendali Inflasi Nasional
152 KEPPRES No. 24 Tahun 2017 Hibah Pemerintah Dalam Rangka Pembangunan Klinik Kesehatan Indonesia Islamic Centre Di Ahmad Shah Baba Mina, Kabul, Afghanistan
153 KEPPRES No. 25 Tahun 2017 Kontingen Garuda Satuan Tugas Batalyon Komposit Tentara Nasional Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa Di Republik Afrika Tengah
154 KEPPRES No. 26 Tahun 2017 Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Di Aceh
155 KEPPRES No. 27 Tahun 2017 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
156 INPRES No. 1 Tahun 2017 Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
157 INPRES No. 3 Tahun 2017 Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan
158 INPRES No. 4 Tahun 2017 Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
159 INPRES No. 5 Tahun 2017 Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi Di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Dan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh
160 INPRES No. 6 Tahun 2017 Penundaan Dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut
161 PERSESKAB No. 1 Tahun 2017 Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Sekretariat Kabinet
162 PERSESKAB No. 2 Tahun 2017 Rencana Kerja (Work Plan) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2017
163 PERSESKAB No. 3 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Sekretariat Kabinet