Peraturan Perundang-Undangan

No PUU Tentang
1 UU No. 1 Tahun 2017 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimination Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore, 2014)
2 UU No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi
3 PP No. 1 Tahun 2017 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
4 PP No. 2 Tahun 2017 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri
5 PP No. 3 Tahun 2017 Otoritas Veteriner
6 PP No. 4 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO5 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
7 PP No. 5 Tahun 2017 Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe
8 PP No. 6 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
9 PP No. 7 Tahun 2017 Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
10 PP No. 8 Tahun 2017 Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak
11 PP No. 9 Tahun 2017 Pedoman Register Perkara Anak Dan Anak Korban
12 PP No. 10 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II
13 PP No. 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil
14 PP No. 12 Tahun 2017 Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
15 PP No. 13 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
16 PERPRES No. 1 Tahun 2017 PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE WORLD CONFERENCE ON INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS, DUBAI, 2012 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI SEDUNIA TENTANG TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, DUBAI, 2012)
17 PERPRES No. 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan
18 PERPRES No. 3 Tahun 2017 Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
19 PERPRES No. 4 Tahun 2017 Wajib Kerja Dokter Spesialis
20 PERPRES No. 5 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
21 PERPRES No. 6 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman
22 PERPRES No. 7 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan
23 PERPRES No. 9 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
24 PERPRES No. 10 Tahun 2017 Dewan Sumber Daya Air
25 PERPRES No. 11 Tahun 2017 Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Dan Provinsi Kalimantan Utara
26 PERPRES No. 12 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian
27 PERPRES No. 13 Tahun 2017 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
28 PERPRES No. 14 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
29 PERPRES No. 15 Tahun 2017 Tunjangna Jabatan Fungsional Arsiparis
30 PERPRES No. 16 Tahun 2017 Kebijakan Kelautan Indoneisa
31 PERPRES No. 17 Tahun 2017 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
32 PERPRES No. 18 Tahun 2017 Tata Cara Penerimaan Dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
33 PERPRES No. 19 Tahun 2017 Otoritas Nasional Senjata Kimia
34 PERPRES No. 20 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional
35 PERPRES No. 21 Tahun 2017 Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
36 PERPRES No. 22 Tahun 2017 Rencana Umum Energi Nasional
37 PERPRES No. 23 Tahun 2017 Pengesahan Credit Guarantee And Investment Facility Articles Of Agreement (Pasal Persetujuan Fasilitas Penjaminan Kredit Dan Investasi)
38 PERPRES No. 24 Tahun 2017 Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Belanda Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan Dan Protokolnya Yang Ditandatangani Di Jakarta Pada Tanggal 29 Januari 2002 (Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of The Netherlands For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income, And Its Protocol Signed At Jakarta On January 29, 2002
39 PERPRES No. 25 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian
40 PERPRES No. 26 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian
41 PERPRES No. 27 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
42 PERPRES No. 28 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek
43 PERPRES No. 29 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri
44 PERPRES No. 30 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten
45 PERPRES No. 31 Tahun 2017 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Ceko Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republic On Exemption Of Visa Requirements For Holders Of Diplomatic Or Service Passports)
46 PERPRES No. 32 Tahun 2017 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hasyimiah Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hashemite Kingdom Of Jordan On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
47 PERPRES No. 33 Tahun 2017 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Serbia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Serbia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official/Service Passports)
48 PERPRES No. 34 Tahun 2017 Universitas Islam Negeri Mataram
49 PERPRES No. 35 Tahun 2017 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
50 PERPRES No. 36 Tahun 2017 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
51 PERPRES No. 37 Tahun 2017 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
52 PERPRES No. 38 Tahun 2017 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
53 PERPRES No. 39 Tahun 2017 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
54 PERPRES No. 40 Tahun 2017 Petrubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan
55 PERPRES No. 41 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara
56 PERPRES No. 42 Tahun 2017 Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
57 PERPRES No. 43 Tahun 2017 Percepatan Pembangunan Dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Di Kalimantan Barat
58 PERPRES No. 44 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
59 PERPRES No. 46 Tahun 2017 Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
60 PERPRES No. 47 Tahun 2017 Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik
61 PERPRES No. 48 Tahun 2017 Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018
62 PERPRES No. 49 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi
63 KEPPRES No. 3 Tahun 2017 Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017 Sebagai Hari Libur Nasional
64 KEPPRES No. 4 Tahun 2017 Susunan Keanggotaan Otoritas Nasional Senjata Kimia
65 KEPPRES No. 5 Tahun 2017 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
66 KEPPRES No. 6 Tahun 2017 Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar
67 KEPPRES No. 8 Tahun 2017 Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438H/2017M
68 INPRES No. 1 Tahun 2017 Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
69 INPRES No. 3 Tahun 2017 Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan