Peraturan Perundang-Undangan

No PUU Tentang
1 UU No. 1 Tahun 2018 KEPALANGMERAHAN
2 UU No. 2 Tahun 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
3 UU No. 3 Tahun 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OFTHE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)
4 UU No. 4 Tahun 2018 PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KEENAM BIDANG JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)
5 UU No. 5 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG UNDANG
6 UU No. 6 Tahun 2018 KEKARANTINAAN KESEHATAN
7 UU No. 7 Tahun 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENSE)
8 PP No. 1 Tahun 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2OO9 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
9 PP No. 2 Tahun 2018 STANDAR PELAYANAN MINIMAL
10 PP No. 3 Tahun 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
11 PP No. 4 Tahun 2018 PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA
12 PP No. 5 Tahun 2018 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI
13 PP No. 6 Tahun 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA
14 PP No. 7 Tahun 2018 PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN
15 PP No. 8 Tahun 2018 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2O1O TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
16 PP No. 9 Tahun 2018 Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan Dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri
17 PP No. 10 Tahun 2018 BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
18 PP No. 11 Tahun 2018 TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGINDERAAN JAUH
19 PP No. 12 Tahun 2018 PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
20 PP No. 13 Tahun 2018 PENELITIAN, REKAYASA, DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISTKA
21 PP No. 14 Tahun 2018 KEPEMILIKAN ASING PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN
22 PP No. 15 Tahun 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
23 PP No. 16 Tahun 2018 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
24 PP No. 17 Tahun 2018 KECAMATAN
25 PP No. 18 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
26 PP No. 19 Tahun 2018 Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
27 PP No. 20 Tahun 2018 Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural
28 PP No. 21 Tahun 2018 TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN ASET YANG TERSISA DARI PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN
29 PP No. 22 Tahun 2018 PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL BERDASARKAN PROTOKOL TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL
30 PP No. 23 Tahun 2018 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
31 PP No. 24 Tahun 2018 PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
32 PP No. 25 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
33 PP No. 26 Tahun 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA
34 PP No. 27 Tahun 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
35 PP No. 28 Tahun 2018 KERJA SAMA DAERAH
36 PP No. 29 Tahun 2018 PEMBERDAYAAN INDUSTRI
37 PP No. 30 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERILAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
38 PP No. 31 Tahun 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA
39 PP No. 32 Tahun 2018 TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PRESIDEN, DAN WAKIL PRESIDEN, PERMINTAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, SERTA CUTI DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
40 PP No. 33 Tahun 2018 PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
41 PP No. 34 Tahun 2018 SISTEM STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN NASIONAL
42 PP No. 35 Tahun 2018 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA
43 PP No. 36 Tahun 2018 PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL
44 PP No. 37 Tahun 2018 PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
45 PP No. 38 Tahun 2018 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
46 PP No. 62 Tahun 2018 Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembanguan Nasional
47 PERPRES No. 1 Tahun 2018 HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
48 PERPRES No. 2 Tahun 2018 KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2O15-2O19
49 PERPRES No. 3 Tahun 2018 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
50 PERPRES No. 4 Tahun 2018 BADAN STANDARDISASI NASIONAL
51 PERPRES No. 5 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
52 PERPRES No. 7 Tahun 2018 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
53 PERPRES No. 9 Tahun 2018 TATA CARA PEMILIHAN, SYARAT, LARANGAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN PEMBERHENTIAN KOMISIONER DAN/ATAU DEPUTI KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
54 PERPRES No. 10 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG
55 PERPRES No. 11 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
56 PERPRES No. 12 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
57 PERPRES No. 13 Tahun 2018 PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
58 PERPRES No. 15 Tahun 2018 PERCEPATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM
59 PERPRES No. 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
60 PERPRES No. 17 Tahun 2018 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu
61 PERPRES No. 18 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG DOKTER KEPRESIDENAN
62 PERPRES No. 19 Tahun 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PUSAT KOORDINASI ASEAN UNTUK BANTUAN KEMANUSIAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA MENGENAI KETUANRUMAHAN DAN PEMBERIAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND ASEAN CO-ORDINATING CENTRE FOR HUMANITARIAN ASSISTANCE ON DISASTER MANAGEMENT ON HOSTING AND GRANTING PRIVILEGES AND IMMUNITIES)
63 PERPRES No. 20 Tahun 2018 Penggunaan Tenaga Kerja Asing
64 PERPRES No. 21 Tahun 2018 Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019
65 PERPRES No. 22 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
66 PERPRES No. 23 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
67 PERPRES No. 24 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
68 PERPRES No. 25 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA
69 PERPRES No. 26 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
70 PERPRES No. 27 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
71 PERPRES No. 28 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
72 PERPRES No. 29 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
73 PERPRES No. 30 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
74 PERPRES No. 31 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA
75 PERPRES No. 32 Tahun 2018 Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores
76 PERPRES No. 33 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIATAHUN 2015-2019
77 PERPRES No. 34 Tahun 2018 PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA PALESTINA TENTANG FASILITASI PERDAGANGAN UNTUK PRODUK TERTENTU YANG BERASAL DARI WILAYAH PALESTINA(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF PALESTINE ON TRADE FACILITATION FOR CERTAIN PRODUCTS ORIGINATING FROM PALESTINIAN TERRITORIES)
78 PERPRES No. 35 Tahun 2018 Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
79 PERPRES No. 36 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
80 PERPRES No. 37 Tahun 2018 RENCANA INDUK PEI{YELENGGARAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2OI7-2O4I
81 PERPRES No. 38 Tahun 2018 RENCANA INDUK RISET NASIONAL TAHUN 2017-2045
82 PERPRES No. 39 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 17Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden Dan Staf Khusus Wakil Presiden
83 PERPRES No. 40 Tahun 2018 PEMBARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
84 PERPRES No. 41 Tahun 2018 Pengesahan Persetujuan Bilateral Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Iran (Bilateral Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Iran)
85 PERPRES No. 42 Tahun 2018 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI PIMPINAN, PEJABAT, DAN PEGAWAI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
86 PERPRES No. 43 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 191 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK
87 PERPRES No. 44 Tahun 2018 INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
88 PERPRES No. 45 Tahun 2018 Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung
89 PERPRES No. 46 Tahun 2018 Pengesahan Protocol Relating To An Amendement To The Convention On International Civil Aviation [Article 50 (a)] (Protokol Terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 50 (a)]))
90 PERPRES No. 47 Tahun 2018 Pengesahan Protocol Relating To An Amendent To The Convention On International Civil Aviation [Article 56] (Protokol Terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 56])
91 PERPRES No. 48 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
92 PERPRES No. 49 Tahun 2018 Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara
93 PERPRES No. 50 Tahun 2018 KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
94 PERPRES No. 51 Tahun 2018 PENGESAHAN FINAL ACTS OF UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT OF THE 26TH ISTANBUL CONGRESS, TURKEY 2016 (AKTA-AKTA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA SEBAGAI HASIL KONGRES KE-26 DI ISTANBUL, TURKI 2016)
95 PERPRES No. 52 Tahun 2018 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI
96 PERPRES No. 53 Tahun 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
97 PERPRES No. 54 Tahun 2018 STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI
98 PERPRES No. 55 Tahun 2018 RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI TAHUN 2018 - 2029
99 PERPRES No. 56 Tahun 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
100 PERPRES No. 59 Tahun 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
101 PERPRES No. 61 Tahun 2018 SUMPAH JABATAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA STAF ANGKATAN
102 PERPRES No. 65 Tahun 2018 TATA CARA PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH DAN STRATEGI KEBUDAYAAN
103 KEPPRES No. 2 Tahun 2018 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
104 KEPPRES No. 5 Tahun 2018 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
105 KEPPRES No. 6 Tahun 2018 PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA SEBAGAI ASSOCIATE MEMBER PADA ORGANISASI MELANESIAN SPEARHEAD GROUP
106 KEPPRES No. 7 Tahun 2018 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1439H/2018M
107 KEPPRES No. 8 Tahun 2018 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
108 KEPPRES No. 9 Tahun 2018 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2018
109 KEPPRES No. 10 Tahun 2018 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN
110 KEPPRES No. 11 Tahun 2018 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA OUR OCEAN CONFERENCE
111 KEPPRES No. 13 Tahun 2018 CUTI BERSAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018
112 KEPPRES No. 15 Tahun 2018 Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota tahun 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
113 KEPPRES No. 17 Tahun 2018 KELOMPOK KERJA NASIONAL PENGUATAN KAPASITAS PEMIMPIN INDONESIA DALAM RANGKA MAKING INDONESIA 4.0
114 KEPPRES No. 18 Tahun 2018 PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
115 INPRES No. 1 Tahun 2018 Percepatan Penyediaan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa
116 INPRES No. 2 Tahun 2018 PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
117 INPRES No. 3 Tahun 2018 Percepatan Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana Dan Sarana Olahraga Serta Prasarana Dan Sarana Pendukung Dalam Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 Dan Asian Para Games III Tahun 2018
118 INPRES No. 4 Tahun 2018 PENINGKATAN PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAKATAS BELANJA PEMERINTAH DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
119 PERSESKAB No. 1 Tahun 2018 Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, Dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet
120 PERSESKAB No. 2 Tahun 2018 Rencana Kerja (Work Plan) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2018
121 PERSESKAB No. 3 Tahun 2018 Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2018
122 KEPSESKAB No. 16 Tahun 2018 Penetapan Arsip Statis
123 KEPSESKAB No. 18 Tahun 2018 Penghapusan Barang Milik Negara Dari Daftar Barang Pengguna Di Lingkungan Sekretariat Kabinet
124 KEPSESKAB No. 25 Tahun 2018 Piagam Pengawasan Internal Di Lingkungan Sekretariat Kabinet
125 KEPSESKAB No. 25 Tahun 2018 Piagam Pengawasan Internal Di Lingkungan Sekretariat Kabinet
126 KEPSESKAB No. 38 Tahun 2018 Tim Pengelola E-Government Sekretariat Kabinet Tahun 2018
127 KEPSESKAB No. 40 Tahun 2018 Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Kabinet
128 KEPSESKAB No. 40 Tahun 2018 Peta Proses Bisnis Dilingkungan Sekretariat Kabinet
129 Kepdepmin No. 2 Tahun 2018 Satuan Biaya Pelayanan/Kegiatan Di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2018
130 Kepdepmin No. 24 Tahun 2018 Penetapan Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan penerjemah Tingkat Pertama Angkatan VII Tahun 2018
131 Kepdepmin No. 28 Tahun 2018 Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sekretariat Kabinet Tahun 2018
132 SE-DEPMIN No. 1 Tahun 2018 Pemberian Plakat dan Seminar Kit Di Lingkungan Sekretariat Kabinet