Peraturan Perundang-Undangan

No PUU Tentang
1 UU No. 1 Tahun 2018 KEPALANGMERAHAN
2 UU No. 2 Tahun 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
3 PP No. 1 Tahun 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2OO9 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
4 PP No. 2 Tahun 2018 STANDAR PELAYANAN MINIMAL
5 PP No. 3 Tahun 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
6 PP No. 4 Tahun 2018 PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA
7 PP No. 5 Tahun 2018 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI
8 PP No. 6 Tahun 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA
9 PP No. 7 Tahun 2018 PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN
10 PP No. 8 Tahun 2018 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2O1O TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
11 PP No. 9 Tahun 2018 Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan Dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri
12 PP No. 10 Tahun 2018 BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
13 PP No. 11 Tahun 2018 TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGINDERAAN JAUH
14 PP No. 12 Tahun 2018 PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
15 PP No. 13 Tahun 2018 PENELITIAN, REKAYASA, DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISTKA
16 PP No. 14 Tahun 2018 KEPEMILIKAN ASING PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN
17 PP No. 15 Tahun 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
18 PP No. 16 Tahun 2018 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
19 PP No. 17 Tahun 2018 KECAMATAN
20 PP No. 18 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
21 PP No. 19 Tahun 2018 Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
22 PP No. 20 Tahun 2018 Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural
23 PERPRES No. 1 Tahun 2018 HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
24 PERPRES No. 2 Tahun 2018 KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2O15-2O19
25 PERPRES No. 3 Tahun 2018 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
26 PERPRES No. 4 Tahun 2018 BADAN STANDARDISASI NASIONAL
27 PERPRES No. 5 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
28 PERPRES No. 7 Tahun 2018 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
29 PERPRES No. 9 Tahun 2018 TATA CARA PEMILIHAN, SYARAT, LARANGAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN PEMBERHENTIAN KOMISIONER DAN/ATAU DEPUTI KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
30 PERPRES No. 10 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG
31 PERPRES No. 11 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
32 PERPRES No. 12 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
33 PERPRES No. 13 Tahun 2018 PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
34 PERPRES No. 15 Tahun 2018 PERCEPATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM
35 PERPRES No. 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
36 PERPRES No. 17 Tahun 2018 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu
37 PERPRES No. 18 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG DOKTER KEPRESIDENAN
38 PERPRES No. 19 Tahun 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PUSAT KOORDINASI ASEAN UNTUK BANTUAN KEMANUSIAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA MENGENAI KETUANRUMAHAN DAN PEMBERIAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND ASEAN CO-ORDINATING CENTRE FOR HUMANITARIAN ASSISTANCE ON DISASTER MANAGEMENT ON HOSTING AND GRANTING PRIVILEGES AND IMMUNITIES)
39 PERPRES No. 20 Tahun 2018 Penggunaan Tenaga Kerja Asing
40 PERPRES No. 21 Tahun 2018 Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019
41 PERPRES No. 22 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
42 PERPRES No. 23 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
43 PERPRES No. 24 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
44 PERPRES No. 25 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA
45 PERPRES No. 26 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
46 PERPRES No. 27 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
47 PERPRES No. 28 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
48 PERPRES No. 29 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
49 PERPRES No. 30 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
50 PERPRES No. 31 Tahun 2018 INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA
51 PERPRES No. 32 Tahun 2018 Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores
52 PERPRES No. 33 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIATAHUN 2015-2019
53 PERPRES No. 34 Tahun 2018 PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA PALESTINA TENTANG FASILITASI PERDAGANGAN UNTUK PRODUK TERTENTU YANG BERASAL DARI WILAYAH PALESTINA(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF PALESTINE ON TRADE FACILITATION FOR CERTAIN PRODUCTS ORIGINATING FROM PALESTINIAN TERRITORIES)
54 PERPRES No. 35 Tahun 2018 Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
55 PERPRES No. 36 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
56 PERPRES No. 37 Tahun 2018 RENCANA INDUK PEI{YELENGGARAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2OI7-2O4I
57 PERPRES No. 38 Tahun 2018 RENCANA INDUK RISET NASIONAL TAHUN 2017-2045
58 PERPRES No. 40 Tahun 2018 PEMBARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
59 KEPPRES No. 2 Tahun 2018 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
60 KEPPRES No. 5 Tahun 2018 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
61 KEPPRES No. 6 Tahun 2018 PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA SEBAGAI ASSOCIATE MEMBER PADA ORGANISASI MELANESIAN SPEARHEAD GROUP
62 KEPPRES No. 7 Tahun 2018 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1439H/2018M
63 KEPPRES No. 8 Tahun 2018 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
64 KEPPRES No. 9 Tahun 2018 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2018
65 KEPPRES No. 10 Tahun 2018 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN
66 KEPPRES No. 11 Tahun 2018 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA OUR OCEAN CONFERENCE
67 INPRES No. 2 Tahun 2018 PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
68 INPRES No. 3 Tahun 2018 Percepatan Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana Dan Sarana Olahraga Serta Prasarana Dan Sarana Pendukung Dalam Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 Dan Asian Para Games III Tahun 2018
69 INPRES No. 4 Tahun 2018 PENINGKATAN PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAKATAS BELANJA PEMERINTAH DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
70 PERSESKAB No. 1 Tahun 2018 Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, Dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet
71 PERSESKAB No. 2 Tahun 2018 Rencana Kerja (Work Plan) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2018
72 KEPSESKAB No. 16 Tahun 2018 Penetapan Arsip Statis
73 KEPSESKAB No. 25 Tahun 2018 Piagam Pengawasan Internal Di Lingkungan Sekretariat Kabinet
74 Kepdepmin No. 2 Tahun 2018 Satuan Biaya Pelayanan/Kegiatan Di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2018
75 SE-DEPMIN No. 1 Tahun 2018 Pemberian Plakat dan Seminar Kit Di Lingkungan Sekretariat Kabinet